Dirut Bulog Baru, Menteri BUMN Erick Thohir resmi menunjuk Mayor Jenderal TNI Ahmad Rizal Ramdhani – sebagai Direktur Utama Perum Bulog. Ia menggantikan Letjen TNI Novi Helmy Prasetya yang baru menjabat sekitar lima bulan, namun harus kembali bertugas di lingkungan TNI. Adapun, penunjukan ini kembali memperlihatkan pola bahwa pucuk pimpinan Bulog diisi oleh perwira TNI. Menanggapi hal ini, Erick pun memberikan penjelasan.
Dirut Bulog Baru Diisi Orang TNI, Erick Thohir Bilang Gini – Novi Helmy secara resmi mengakhiri masa penugasan dan pengabdian sebagai Direktur Utama Perum Bulog dan kembali melanjutkan karir dan pengabdian di TNI sesuai Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-179/MBU/06/2025 tanggal 30 Juni 2025,
Dirut Bulog Baru Diisi Orang TNI, Erick Thohir Bilang Gini
Pendahuluan
Perum Bulog—lembaga strategis dalam ketahanan pangan Indonesia—baru-baru ini mengalami perubahan besar. Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk kembali seorang perwira aktif TNI sebagai Direktur Utama (Dirut). Keputusan ini memicu beragam respons, mulai dari apresiasi atas penyegaran, hingga sebagian pihak mempertanyakan legalitas dan relevansi penempatan militer di lembaga sipil.
Latar Belakang: Kenapa Bulog Butuh Penyegaran?
-
Serapan Gabah Rendah
Erick Thohir mencatat penyerapan gabah Bulog selama ini belum memenuhi target: sekitar 3 juta ton setara beras hingga April 2025. Serapan sejauh ini sangat jauh dari itu—sekitar 45.000 ton—sehingga diperlukan langkah tegas untuk mencapai target pangan nasional . -
Imbas pada Harga dan Petani
Rendahnya penyerapan berpotensi menurunkan harga gabah di tingkat petani. Fakta ini bisa membuat petani rugi dan kehilangan semangat menanam, yang akhirnya bisa mengganggu program swasembada pangan . -
Perubahan Struktur Organisasi
Dalam SK Menteri BUMN Nomor SK‑30/MBU/02/2025 (7 Februari 2025), posisi Dirut dan Dirkeu Bulog berganti. Wahyu Suparyono dan Iryanto Hutagaol digantikan oleh Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya dan Hendra Susanto .
Siapa Dirut Baru? TNI Aktif Masuk Bulog
-
Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya
Seorang prajurit aktif yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Teritorial Panglima TNI Angkatan Darat. Ia langsung dipercaya mengisi posisi Dirut Bulog dan diposisikan dengan tugas berat: meningkatkan serapan, membeli gabah di harga layak (Rp 6.500/kg), dan mencapai target 3 juta ton beras hingga April 2025 . -
Strategi “Ekosistem” ala Erick Thohir
Erick menggambarkan langkah ini sebagai bagian dari memperkuat ekosistem ketahanan pangan—menggandeng militer karena dianggap punya disiplin dan kapabilitas manajerial yang tinggi .
Alasan Erick Thohir: TNI = Disiplin & Efisiensi?
-
Review & Penyegaran
Erick menyebut pergantian ini sebagai upaya penyegaran, diiringi evaluasi target-target yang belum tercapai, salah satunya serapan gabah . -
Pendekatan Berbeda (Perspektif Militer)
Menurutnya, TNI dapat menawarkan sudut pandang dan eksekusi yang tegas—“bukan masalah benar atau salah, tapi perlu perspektif lain” . -
Menghindari Petani Jera
Erick menegaskan pentingnya mencegah harga gabah jatuh hingga membuat petani kapok menanam. -
Keterkaitan dengan Ketahanan Nasional
Logistik dan pangan dianggap bagian dari keamanan nasional. Menurut beberapa pihak, hal tersebut membenarkan keterlibatan TNI sebagai solusi struktural.
Isu Legalitas: Boleh Kah TNI Aktif Duduki Jabatan Sipil?
-
UU TNI (Pasal 47 ayat 2)
Mengatur jabatan sipil yang dapat diisi TNI aktif—di antaranya intelijen, sandi, pertahanan, narkotika, SAR, dan Mahkamah Agung. Bulog tidak termasuk, sehingga penempatan ini dianggap melanggar legalitas . -
Kontroversi Cuti dan Status
Novi Helmy tetap berstatus TNI aktif. Para pengguna Reddit sempat menyoroti kemungkinan cuti atau pengunduran diri tidak sah, serta potensi preseden buruk . -
Respon TNI
Kapuspen TNI menyebut penempatan ini sebagai hasil MoU antara TNI dan BUMN, sebagai bagian dari “kerja sama strategis” .
Pengangkatan Ulang: Dari Novi ke Ahmad Rizal
-
Juli 2025: Dirut Diganti Lagi
Pada awal Juli, Erick kembali menunjuk Mayor Jenderal TNI Ahmad Rizal Ramdhani—mantan Komandan Satgas BKO Ketahanan Pangan Kementan—menggantikan Novi yang dipanggil kembali oleh Panglima TNI . -
Alasan Resmi
Erick menyatakan bahwa tugas Novi sudah rampung dan kini giliran Ahmad Rizal melanjutkan tugas serupa: meningkatkan penyerapan beras tahun depan .
Analisis & Dampak: Pro dan Kontra
Keuntungan
| Aspek | Dampak Positif |
|---|---|
| Disiplin Eksekusi | Kepemimpinan TNI dinilai kuat dan tegas di lapangan |
| Fokus Target | Penyerapan gabah & harga stabil dapat mewujudkan swasembada |
| Potensi Reduksi Korupsi | Pendekatan militer bisa menekan praktik mafia beras |
Kekhawatiran
-
Legalitas Bermasalah: UU saat ini tidak memperbolehkan TNI aktif di Bulog
-
Politik Militerisasi: Jumbo TNI ke sektor sipil dapat menjadi preseden masuknya militer dalam BUMN lainnya.
-
Ketergantungan Personel: Bulog mungkin kehilangan kapabilitas manajerial sipil jika terlalu tergantung pada militer
Studi Kasus & Respons Publik
-
Reddit Diskusi:
“Prajurit aktif dapat menduduki… tapi Bulog tidak ada daftar lembaga yang boleh ditempatkan sipil, so yeah penempatan Novi Helmy melanggar ketentuan.”
-
Optimisme vs Skeptisisme:
Banyak yang melihat potensi Bulog menjadi lebih efisien, namun ada juga kritik soal dwifungsi ABRI yang kembali muncul . -
Presiden & Harga Pangan:
Jokowi pernah menekankan pentingnya keseimbangan harga pangan melalui Bulog, tetapi tidak secara langsung mendukung penempatan militer .
Kesimpulan & Rekomendasi
-
Evaluasi Hasil Nyata
Penting untuk meninjau data serapan gabah dan perubahan harga di tingkat petani pasca-penunjukan. -
Reformasi Legal
Jika langkah ini terus berlanjut, diperlukan revisi UU TNI dan regulasi BUMN tepat guna melegalkan penempatan militer aktif. -
Bangun Sinergi Antara Militer dan Sipil
Kolaborasi bersama pakar sipil tetap dibutuhkan agar pertanggungjawaban dan akuntabilitas tetap berjalan. -
Transparansi Publik
Bulog harus bersifat terbuka terhadap masyarakat, termasuk pelaporan serapan, stok, dan distribusi.
Poin Penting yang Patut Diingat
- Swasembada Pangan: Target 3 juta ton beras sebagai fondasi stabilitas nasional
- Penanganan Harga: Serapan harus cukup agar petani tidak merugi
- Legalitas: UU TNI belum mengizinkan TNI aktif duduk di Bulog—ini preseden baru
- Tekanan Publik: Masyarakat dan netizen mulai menyoroti dwifungsi militer
- Perkembangan Terbaru: Dirut kini diminta kembali oleh militer—digantikan Ahmad Rizal
Kata Penutup
Penunjukan TNI aktif sebagai Dirut Bulog adalah strategi berisiko tinggi dan berpotensi tinggi. Positifnya, Bulog mungkin akan mendapatkan kepemimpinan yang lebih tegas untuk menggenjot penyerapan gabah dan mendukung swasembada pangan. Namun risiko manipulasi institusi sipil, legalitas, dan tren "dwifungsi ABRI" tidak bisa diabaikan.